Pada Sabtu 11 Desember kemarin, bertempat diaula UIKA, Fakultas Hukum melaksanakan kegiatan seminar hukum tata Negara dengan menampilkan dua pembicara, yaitu Rektor UIKA, Prof. Dr Ramly Hutabarat SH., M. Hum, dan ketua yayasan UIKA Didi Hilman SH., M.PdI.
Seminar yang dihadiri oleh sekitar seratus peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, praktisi hokum dan para pemegang kebijakan hokum diindonesia ini, membahas tentang kenyataan penegakan hukum di Indonesia yang dipandang masih belum berpihak pada rakyat terutama masyarakat ekonomi lemah. Pasalnya, hukum kita masih dapat dibeli dan memihak kepada kalangan elit, asalkan dapat membayar dengan harga tinggi.
Menjawab permasalahan ini, para pembicara menyatakan bahwa penegakan hokum yang terilihat memberatkan sebagaimana diberitakan media, seperti hukuman untuk maling ayam, pencuri buah coklat dan lain sebagainya itu, yang terlihat sepertinya menyangkut masyarakat kelas bawah, sebenarnya itu sudah sesuai dengan undang-undang hokum Negara, hanya saja karena tidak ada yang kongkalikong dibalik proses hukumnya, maka seolah-olah vonis yang dijatuhkan menjadi sangat berat, dibandingkan dengan putusan hokum yang menjerat para koruptor itu, yang medapatkan berbagai keringanan hokum, dikarenakan permaianan kotar didalamnya . Hal ini semestinya tidak digeneralisir,dengan menyatakan bahwa penegakan hokum kita masih buruk. Justru kita mesti menegaskan kredibilitas penegak hokum dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat luas perihal tata hokum kita, sehingga masyarakat dapat menilai, dimanakah penegakan hokum yang masih buruk, dan dimanakah penegakan hokum yang sudah sesuai aturan hokum kita.
Seminar yang dihadiri oleh sekitar seratus peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, praktisi hokum dan para pemegang kebijakan hokum diindonesia ini, membahas tentang kenyataan penegakan hukum di Indonesia yang dipandang masih belum berpihak pada rakyat terutama masyarakat ekonomi lemah. Pasalnya, hukum kita masih dapat dibeli dan memihak kepada kalangan elit, asalkan dapat membayar dengan harga tinggi.
Menjawab permasalahan ini, para pembicara menyatakan bahwa penegakan hokum yang terilihat memberatkan sebagaimana diberitakan media, seperti hukuman untuk maling ayam, pencuri buah coklat dan lain sebagainya itu, yang terlihat sepertinya menyangkut masyarakat kelas bawah, sebenarnya itu sudah sesuai dengan undang-undang hokum Negara, hanya saja karena tidak ada yang kongkalikong dibalik proses hukumnya, maka seolah-olah vonis yang dijatuhkan menjadi sangat berat, dibandingkan dengan putusan hokum yang menjerat para koruptor itu, yang medapatkan berbagai keringanan hokum, dikarenakan permaianan kotar didalamnya . Hal ini semestinya tidak digeneralisir,dengan menyatakan bahwa penegakan hokum kita masih buruk. Justru kita mesti menegaskan kredibilitas penegak hokum dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat luas perihal tata hokum kita, sehingga masyarakat dapat menilai, dimanakah penegakan hokum yang masih buruk, dan dimanakah penegakan hokum yang sudah sesuai aturan hokum kita.
